Kontribusi Agroforestri Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan di Sesaot Lombok

Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 4,36 juta jiwa pada tahun 2008, dan 23,81% diantaranya tergolong masyarakat miskin. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Indonesia yaitu sekitar 15,42%. Tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan lahan pertanian, maka masyarakat pedesaaan yang hidup di sekitar hutan pada umumnya memanfaatkan lahan hutan sebagai salah satu sumber mata pencahariannya. Pengelolaan Hutan Lindung Sesaot oleh masyarakat di sekitarnya sebagai sumber mata pencaharian telah berlangsung sejak tahun 1970an. Dari tahun 1995 hingga sekarang, 6.000 kepala keluaraga atau 18.000 jiwa di kawasan hutan lindung Sesaot menggantungkan sumber kehidupannya dari pengelolaan kawasan hutan. Survei terhadap 110 rumah tanggayang terdiri dari 40 rumah tangga yang memiliki ijin hak pengelolaan hutan (HKm), 40 rumah tangga yang belum mendapat ijin HKm dan 30 rumah tangga bukan pengelola lahan hutan (non HKm) yang dipilih secara acak (random sampling) dilakukan di kawasan hutan Sesaot. Proporsi pendapatan dari hasil kebun agroforestri dari kawasan hutan pada petani yang belum mendapat ijin HKm mencapai 59% dari total pendapatan, pada petani yang telah mendapat ijin HKm mencapai 33%, sedangkan pada petani non HKm, proporsi pendapatan terbesar berasal dari kebun agroforestri di lahan pribadi yaitu sebesar 38%. Pendapatan dari kebun agroforestri di kawasan hutan yang dikelola masyarakat terbukti meningkatkan pemerataan pendapatan, baik bagi petani yang telah mendapat ijin HKm maupun petani yang belum mendapat ijin HKm yang ditunjukkan oleh nilai koefisien konsentrasi 0,9 (kurang dari satu).