Program Hutan Karbon Bungo: Konsep Penyelamatan Hutan Dan Mitigasi Perubahan Iklim

Indonesia telah mencanangkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU). Program hutan karbon Bungo disusun dan dirancang berdasarkan serangkaian metode pendampingan dan pembentukan satuan kerja REDD Kabupaten Bungo. Penghitungan baseline, strategi dan rencana aksi Kabupaten disusun dalam dokumen Rencana Aksi Kabupaten (RAK-GRK) Kabupaten Bungo. Dan untuk penyelamatan kerusakan hutan di Kabupaten Bungo yang lebih luas serta menekan perubahan iklim, maka Bupati Bungo perlu mengeluarkan surat keputusan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Surat keputusan Bupati yang telah terbit untuk menjaga kawasan hutan adat adalah 1) SK Bupati No. 1249 tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau seluas 1.220 ha; 2) Peraturan Daerah (PERDA) No. 03 tahun 2006 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih; 3) SK Bupati No. 48/Hutbun tahun 2009 tentang Pengukuhan Hutan Adat Dusun Senamat Ulu seluas 160 ha. Selain itu SK Menteri Kehutanan No.109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang - Rantau Bayur seluas 2.356 ha. Pendekatan Agroforestri berbasis karet menjadi program andalan mitigasi perubahan iklim untuk Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bungo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Penelitian dan Masyarakat yang berada disekitar Hutan Desa terbangun dengan baik dan kerjasama yang saling membangun.