Menyelaraskan penurunan emisi ke dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan pada tingkat nasional dan sub nasional di Indonesia

Sumbangan perekonomian berbasis lahan (termasuk kehutanan, perkebunan dan pertanian) pada Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Indonesia adalah sebesar 15% di tahun 2005, sementara kontribusi emisi land use, land-use change and forestry (LULUCF) dari pertanian, perubahan penggunaan lahan, kehutanan dan kebakaran gambut adalah sebesar 55–79% (terbesar di antara semua sektor) pada periode 2000 - 2005 (Gambar 2). Disi lain, sektor industri, yang menyumbang 28% dari PNB hanya menimbulkan 2,7% emisi nasional. Emisi sektor LULUCF per unit PNB hampir lima puluh kali lebih besar dibandingkan sektor industri dan hal ini menunjukan rendahnya produktivitas sektor LULUCF. Oleh karena itu, merupakan pertimbangan yang rasional pada tingkat nasional untuk mengurangi emisi dari LULUCF tanpa menimbulkan kerugian ekonomi yang terlalu besar.
Skema REDD+ yang melibatkan pengelolaan lahan gambut direncanakan sebagai mekanisme utama bagi penurunan emisi dari LULUCF di Indonesia. Namum demikian, cakupan dari mekanisme ini masih belum jelas; walaupun lahan non hutan belum pasti tidak diikutsertakan, strategi dan rencana implementasinya tidak dibahas secara mendalam. Dalam kajian sebelumnya (Ekadinata et al., 2010), menunjukkan bahwa jika emisi total dari setiap kawasan tidak diperhatikan dan strategi penurunan tidak dikembangkan (reducing emissions from all land uses’ atau REALU), maka akan ada kemungkinan bahwa emisi tidak akan dapat diturunkan.