Di bawah payung (hukum) yang bocor: Hikmah dari Pengelolaan Kolaboratif TAHURA Nipa-Nipa

• Dalam melaksanakan program kehutanan, pejabat pemerintah
cenderung mengikuti struktur dan apa yang tertulis dalam undangundang,
dibandingkan dengan merujuk pada tujuan dan fungsi dari
undang-undang tersebut.
• Pelaksanaan berbagai kesepakatan pengelolaan hutan secara
kolaboratif tidak cukup efektif, meskipun telah disahkan melalui
peraturan pemerintah. Perjanjian semacam itu memerlukan prosedur
dan sanksi formal jika tidak dilaksanakan, dan diperlukan pembagian
peran, kewenangan, dan tanggungjawab yang jelas. Yang paling
penting, perjanjian tersebut perlu dibangun secara kolaboratif oleh
para pihak yang terlibat, dan bukan dipaksakan melalui peraturan.
• Semua pihak perlu mengalokasikan anggaran dan waktu. Jika tidak
semua anggota masyarakat atau kelompok bisa hadir di dalam forum
konsultasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), perlu ada
perwakilan setiap kelompok yang diberi mandat dan kepercayaan
untuk berpartisipasi.
• Fasilitasi untuk penguatan kelembagaan dan pelatihan teknis untuk
pelaksanaan kolaborasi antara UPTD dan Kelompok Tani Pelestari
Hutan (KTPH) perlu dilanjutkan, dan tidak hanya sekedar penerapan
peraturan. Perlu ada upaya lebih untuk memahami perbedaan
budaya dan mencari solusi atas perbedaan tersebut.