Bagaikan Membuka Kotak Pandora: Konflik Penguasaan Tanah Paska Kebijakan "Kembali ke Nagari"

Sumatera Barat yang dikenal oleh banyak kalangan sebagai daerah dengan ketahanan dan kelestarian adat serta budayanya "Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah" (Adat yang berpegang pada Agama, Agama Yang berpegang pada Al-Quran) juga tidak luput dari pengaruh pengelolaan hutan yang berparadigma "negara menguasai hutan". Beberapa peristiwa memperlihatkan hal demikian. Di salah satu nagari (desa) di Sumatera Barat yaitu Nagari Simanau, Kabupaten Solok, terjadi tumpang tindih penguasaan hutan akibat dari penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh pemerintah. Saat ini, di dalam hutan ulayat nagari dan hutan ulayat suku, terdapat pancang-pancang batas kawasan hutan negara yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT). Penentuan letak pancang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan institusi yang ada di nagari, BPN (Badan Perwakilan Nagari) dan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Penentuan batas sepihak ini menunjukkan secara tidak langsung dominasi hutan negara atas hutan nagari, dan dapat diartikan pada tidak adanya pengakuan pengelolaan hutan nagari yang dilakukan masyarakat adalah warisan dari sistem ulayat dan pengetahuan tradisional (kearifan lokal) yang dinikmati generasi sekarang dan yang akan datang. Kondisi ini mersahkan masyarakat nagari, walaupun pada saat ini kondisi konflik penguasaan lahan tersebut masih bersifat laten.